SEPUTAR BAPPEDA

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranan, sosial dan budaya, serta pertumbuhan ekonomi. BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Lingkungan Kantor Bupati Serdang Bedagai yaitu di Jl. Negara No. 300 Sei Rampah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berdiri pada tahun 2005 yang dikepalai oleh Bapak Drs. Azwir Sinaga, M. Si, pada bulan Juli tahun 2008 terjadi pergantian kepala BAPPEDA, dimana untuk jabatan tersebut diserah terima dari bapak Drs. Azwir Sinaga kepada bapak Ir. H. Safaruddin yang kemudian pada bulan Agustus tahun 2011 berganti dengan bapak Ir. M. Taufik Batubara, M. Si hingga sekarang. Kemudian setelah BAPPEDA berdiri di Kabupaten Serdang Bedagai semua hal yang menyangkut tentang perencanaan dan pembangunan di daerah ini akan lebih mudah terlaksana karena sudah menjadi bagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serdang Bedagai menempati porsi yang penting dan strategis, karena disamping merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam lingkup satuan kerjanya, juga merupakan unit kerja yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsure perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan dasar itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Peraturan Daerah diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  • Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan di atas dan fungsinya.

Perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah meliputi 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana, dengan metode pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan untuk menghasilkan daftar usulan pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan. Selanjutnya usulan tersebut dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan, sehingga menghasilkan satu daftar usulan pembangunan Kecamatan berdasarkan skala prioritas. Daftar usulan pembangunan Kecamatan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten, yang didahului dengan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten secara berturut-turut dibahas dalam Forum Musrenbang tingkat Propinsi dan Musrenbang Nasional.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten secara sistematis digambarkan berbagai kebutuhan pembangunan dan potensi serta peluang yang dimiliki dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan satu dokumen perencanaan yang memetakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan. Berbagai persoalan pembangunan yang harus dihadapi pasca pemekaran dan terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, menyebabkan kehadiran para investor secara teoritis sangat strategis dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Menyadari hal tersebut, Kabupaten Serdang Bedagai melalui Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai senantiasa terus menggalang koordinasi yang intensif kepada berbagai pemangku amanah (stakeholder) untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. 



Bookmark and Share
copyright © 2012 WEBSITE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI V.02, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Negara No. 300, Sei Rampah, Sumatera Utara 20695, Indonesia. Telp. +62 621 41009, Fax. +62 621 441960
e-mail: [email protected]