REALISASI KEGIATAN KEUANGAN BAPPEDA

info lengkap realisasi

99.99% terealisasi

PEMETAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Diposting pada: 04/10/2019
No Picture


Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pemetaan akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SPM) Negeri se-Kabupaten Serdang Bedagai, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kuantitas dan kualitas baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia pendidikan khususnya tingkat SMP. Serangkaian kegiatan terus digenjot untuk mencapai target “21 Peraihan RPJMD” salah satunya adalah target persentase SPM terakreditasi A mencapai 20% pada tahun 2021.

Pada tanggal 4 September 2019 BAPPEDA mengadakan rapat dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah SMP Negeri se-Serdang Bedagai yang berjumlah 39 sekolah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemetaan akreditasi. Dalam melakukan pemetaan ini BAPPEDA Kabupaten Serdang Bedagai menggandeng Dinas Pendidikan, Pengawas SMP dan beberapa orang assessor akreditasi sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data akreditasi guna perencanaan yang lebih baik.

Menurut Ibu Sukarni Handayani, M.Pd selaku pengawas untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus assessor terdapat 8 standar pendidikan yang dinilai dalam menentukan nilai akreditasi. Nilai 71 sampai 80 berstatus C, nilai 81 sampai 90 berstatus B dan nilai 91 sampai 100 berstatus A. Delapan standar pendidikan tersebut adalah Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Kalau 8 standar pendidikan dapat kita petakan maka kita dapat merencanakan perbaikan dari setiap kekurangan yang ada dengan menentukan prioritas, pungkasnya.

Kepala BAPPEDA Ibu Ir. Prihatinah, M.Si dalam sambutannya menyatakan dari kegiatan ini kita akan memetakan permasalahan yang timbul di setiap sekolah, misalnya ketersediaan jamban, yang kita tahu perbandingan ketersediaan jamban itu adalan bagi laki-laki 40 : 1 dan bagi perempuan 30 : 1 sementara dana BOSS tidak dibenarkan untuk membangun jamban dan sekarang ini sekolah juga tidak boleh mengutip biaya dari orang tua siswa. Oleh karena itu dengan pemetaan ini kita jadi tahu sekolah mana yang kita prioritaskan untuk dibangun setiap tahunnya.

Ditambahkan oleh Sekretaris BAPPEDA Bapak Takdir Manurung, SP.,MP kepada para Kepala Sekolah agar memberikan data yang sebenar-benarnya jangan mengada-ada mengurangi atau menambahi, karena pendataan atau ini adalah untuk memetakan keadaan yang sebenarnya bukan melakukan penilaian untuk akreditasi, pungkasnya. (ts.sosbud)